Hukum Harian Koko
Ketika Dua Sistem Hukum Bertabrakan
Gue pernah dengar cerita dari teman yang keluarganya berasal dari Sumatra Barat. Dia menceritakan bagaimana orang tuanya melalui proses pernikahan adat yang sangat ketat, tapi juga harus mengurus surat-surat resmi ke kantor catatan sipil. Dua dunia yang berbeda, tapi sama-sama penting di mata keluarganya. Ini bukan hanya soal ritual saja—ini adalah masalah hukum yang sesungguhnya.
Indonesia adalah negara yang kaya dengan keragaman budaya, dan keragaman ini juga berarti keragaman sistem hukum. Selain hukum nasional yang berlaku secara formal, ada puluhan sistem hukum adat yang hidup dan berkembang di berbagai daerah. Pertanyaannya: bagaimana kedua sistem ini saling berjalan beriringan tanpa saling menghancurkan?
Hukum Adat: Warisan yang Masih Berlaku
Hukum adat bukan sekadar cerita nenek moyang. Di banyak daerah Indonesia, hukum adat masih menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat. Dari penyelesaian sengketa tanah, pernikahan, pembagian warisan, hingga penanganan kasus kriminal ringan—semuanya sering diselesaikan melalui mekanisme adat.
Ambil contoh masyarakat Minangkabau dengan sistem matrilineal mereka. Tanah warisan turun melalui garis ibu, bukan ayah. Ini berlawanan dengan hukum perdata nasional yang umumnya menganut sistem bilateral. Tapi Minangkabau terus mempertahankan sistem mereka karena itu bagian dari identitas mereka. Pemerintah pun mengakui hal ini dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan ruang bagi hukum adat.
Begitu juga dengan masyarakat Batak, Banjar, Jawa, Sunda, dan puluhan kelompok etnis lainnya. Masing-masing punya cara tersendiri dalam mengelola hubungan sosial dan hukuman dalam komunitas mereka.
Mengapa Hukum Adat Masih Bertahan?
Ada tiga alasan utama kenapa hukum adat tidak hilang ditelan hukum nasional. Pertama, legitimasi sosial. Masyarakat percaya pada sistem hukum adat karena sudah teruji berabad-abad dan dianggap lebih adil menurut nilai-nilai lokal. Kedua, aksesibilitas. Kantor pengadilan mungkin jauh, tapi kepala adat ada di mana-mana. Ketiga, efisiensi emosional. Penyelesaian melalui adat sering melibatkan mediasi dan rekonsiliasi, bukan hanya putusan hitam-putih.
Tarik-Menarik dengan Hukum Nasional
Masalahnya, tidak semua aturan adat sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang berbasis pada konstitusi dan hak asasi manusia. Situasi paling bermasalah terjadi ketika hukum adat berbenturan dengan undang-undang nasional atau bahkan dengan nilai-nilai konstitusional.
Contoh klasiknya adalah masalah perempuan dalam hukum adat. Beberapa sistem adat membatasi hak perempuan dalam hal warisan, perceraian, atau partisipasi dalam pengambilan keputusan komunal. Ini jelas bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin kesetaraan gender. Bagaimana solusinya?
Kasus lain yang sering viral adalah masalah tindakan kekerasan dalam nama adat. Ada beberapa kelompok yang menerapkan hukuman fisik berdasarkan aturan adat mereka. Negara, melalui aparat hukum formal, tidak bisa membiarkan ini terjadi karena melanggar KUHP dan hak-hak dasar manusia. Tapi di sisi lain, pendekatan represif juga bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.
Pengesahan Formal: Upaya Mengakomodasi Keduanya
Beberapa dekade terakhir, pemerintah mencoba menyelaraskan kedua sistem ini. Hukum adat diakui melalui berbagai peraturan, seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan otonomi kepada desa untuk mengelola urusannya berdasarkan hukum adat, selama tidak melanggar hukum nasional.
Ada juga pengakuan hukum adat dalam bidang kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999), tanah (UU No. 5 Tahun 1960), dan penyelesaian sengketa masyarakat adat. Tapi masih banyak celah abu-abu yang membuat ketegangan antara kedua sistem tetap hidup.
Realitas di Lapangan: Kompleks dan Messy
Kenyataannya, penyelarasan hukum adat dan nasional jauh lebih sulit daripada sekadar menulis pasal dalam undang-undang. Di desa-desa, sering terjadi situasi dimana masyarakat menjalani kedua sistem sekaligus tanpa benar-benar memahami konsekuensinya.
Seseorang bisa menjalani pernikahan adat yang sah menurut hukum lokal, tapi dokumen pernikahannya tidak dicatat secara resmi. Hasilnya, ketika ada sengketa warisan kemudian hari, si anak bisa kehilangan hak warisnya karena tidak ada bukti formal bahwa pernikahan orang tuanya sah secara hukum nasional. Ini bukan soal teori, ini bencana nyata yang terjadi di banyak keluarga Indonesia.
Atau kasus sebaliknya: seseorang diadili di pengadilan negeri atas dasar KUHP, sementara masyarakat adat merasa keadilan belum tercapai karena prosesnya tidak melibatkan elemen-elemen adat. Hasilnya, kepercayaan terhadap sistem hukum formal semakin menurun.
Ke Depan: Integrasi yang Lebih Baik
Solusi yang paling menjanjikan adalah integrasi yang lebih bijak. Bukan dominasi hukum nasional terhadap adat, dan bukan pula membiarkan adat mengabaikan standar nasional dan internasional tentang hak asasi manusia. Tapi menciptakan ruang dialog yang genuine antara kedua sistem.
Beberapa daerah sudah mulai mencoba pendekatan ini. Mereka membentuk lembaga mediasi lokal yang melibatkan tokoh adat, akademisi hukum, dan pihak berwenang pemerintah. Tujuannya bukan untuk memenangkan satu sistem atas yang lain, tapi untuk menemukan jalan tengah yang adil dan diterima semua pihak.
Yang pasti, Indonesia tidak akan pernah memiliki satu sistem hukum yang seragam di seluruh nusantara. Keragaman budaya itu adalah kekayaan, bukan masalah yang perlu disingkirkan. Tapi keragaman itu juga butuh pengelolaan yang cerdas agar tidak berubah menjadi chaos. Dan itu, teman-teman, adalah pekerjaan hukum yang sesungguhnya.